Pidie Jaya, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, pada Jumat (6/3/2026).
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung MTQ Pidie Jaya.
Bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris sebesar Rp15 juta untuk 56 korban meninggal dunia, bantuan Rp5 juta bagi 23 korban luka berat, serta bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian sementara (huntara) sebesar Rp3 juta untuk 18.839 kepala keluarga (KK) serta bantuan stimulan sosial ekonomi Rp5 juta bagi jumlah KK yang sama.
Selain bantuan sosial tersebut, Tito turut menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri berupa 250 paket perlengkapan ibadah, serta sejumlah alat berat seperti dump truck, ekskavator, dan backhoe loader untuk mendukung proses pemulihan wilayah terdampak bencana.
Penyaluran bantuan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Tito di Aceh sebelum menghadiri penutupan Khanduri Nuzulul Qur’an Aceh Ramadan Festival 2026 di Masjid Raya Baiturrahman.
Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi perkembangan positif pemulihan pascabencana di Pidie Jaya. Ia menilai sejumlah perubahan signifikan mulai dirasakan masyarakat, mulai dari lancarnya akses jalan, normalnya pasokan listrik, hingga mulai berfungsinya kembali berbagai fasilitas umum.
“Di samping itu, upaya pemulihan terus dilakukan melalui pengerahan berbagai pihak seperti TNI, Polri, BNPB, dan unsur lainnya,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan bahwa Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Bahkan setelah bencana terjadi, Tito mengusulkan pemberian bantuan dana darurat sebesar Rp2 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak.
Namun usulan tersebut ditingkatkan oleh Presiden menjadi Rp4 miliar untuk setiap daerah terdampak.
Selain dukungan anggaran tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta pemerintah daerah.
Tito menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan jalan permanen dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kelengkapan data yang disampaikan pemerintah daerah.
“Kalau datanya lengkap, kita bisa segera eksekusi. Saya akan koordinasi dengan BNPB dan Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait. Mereka sudah menunggu,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris, serta jajaran kepala daerah dan Forkopimda dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan secara virtual.(Red)
