Rabat, restorasihukum.com – Dinamika diplomasi di Benua Afrika kembali mencatat momentum penting. Republik Senegal secara resmi menegaskan dukungan penuh dan tidak tergoyahkan terhadap integritas teritorial serta kedaulatan Kerajaan Maroko, termasuk atas wilayah Sahara Barat yang oleh Maroko disebut sebagai Sahara Maroko. Sikap ini memperkuat konsolidasi dukungan regional dan menjadi sinyal tegas bagi komunitas internasional mengenai keselarasan visi politik kedua negara.
Penegasan tersebut tertuang dalam Komunike Bersama yang diadopsi usai pertemuan Komisi Kemitraan Tinggi Bersama Maroko–Senegal di Rabat, Senin (26/1/2026).
Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan Maroko Aziz Akhannouch dan Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko.
Selain membahas penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan, pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menegaskan posisi politik Senegal sebagai salah satu sekutu utama Maroko di Afrika.
Otonomi Dinilai Solusi Paling Realistis
Dalam komunike tersebut, Senegal kembali menegaskan dukungan penuh terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi yang serius, kredibel, dan realistis untuk menyelesaikan sengketa Sahara.
Dukungan itu juga diletakkan dalam kerangka eksklusif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senegal menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 pada 31 Oktober 2025, yang menegaskan rencana otonomi Maroko sebagai basis tunggal bagi penyelesaian politik yang final dan berkelanjutan.
Dengan posisi tersebut, Senegal menegaskan bahwa penyelesaian konflik regional harus tetap menghormati kedaulatan negara sekaligus mengakomodasi aspirasi lokal dalam bingkai kesatuan nasional.
Diplomasi Berbasis Prinsip dan Keadilan
Menanggapi perkembangan ini, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sikap Senegal. Jurnalis senior Indonesia dan aktivis kemanusiaan internasional itu menilai langkah Senegal mencerminkan diplomasi yang berlandaskan prinsip kejujuran dan persaudaraan antarbangsa.
“Saya sangat mengapresiasi komitmen Senegal yang konsisten mendukung kedaulatan Maroko atas Sahara. Ini bukan sekadar sikap politik, tetapi pengakuan atas realitas sejarah dan hukum internasional yang sah,” ujar Wilson Lalengke kepada media, Kamis (28/1/2026).
Wilson, yang pada Oktober 2025 hadir di PBB menyuarakan keprihatinan atas kondisi pengungsi Sahrawi di Kamp Tindouf, juga menilai kemitraan Maroko–Senegal sebagai contoh ideal kerja sama Selatan–Selatan. Menurutnya, dukungan Senegal akan mempercepat terwujudnya perdamaian berkelanjutan di kawasan Sahara Maroko dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kesepakatan ini patut didukung semua pihak yang mencintai perdamaian. Senegal menunjukkan diri sebagai mitra berprinsip yang mengedepankan stabilitas dan solusi damai, bukan memperpanjang konflik yang tidak produktif,” tambahnya.
Dimensi Kedaulatan dan Etika Internasional
Secara konseptual, dukungan Senegal dinilai sejalan dengan prinsip Etika Kedaulatan sebagaimana dikemukakan pemikir politik klasik Thomas Hobbes, yang menekankan pentingnya integritas teritorial agar negara mampu melindungi warganya secara optimal.
Rencana otonomi Maroko dipandang sebagai pendekatan keadilan praktis: memberikan kewenangan luas kepada pemerintahan lokal tanpa melepaskan fondasi kedaulatan negara. Dukungan terhadap Resolusi DK PBB 2797 juga mencerminkan penghormatan terhadap logika hukum internasional sebagai landasan diplomasi global.
Dampak Regional dan Global
Dukungan terbuka Senegal diperkirakan akan memicu penguatan dukungan dari negara-negara Afrika dan komunitas internasional lainnya. Semakin luas pengakuan terhadap rencana otonomi Maroko, semakin sempit pula ruang ketidakpastian politik di kawasan Sahara.
Bagi Maroko, kemitraan strategis dengan Senegal memperkuat posisi diplomasi Afrika. Sementara bagi dunia internasional, perkembangan ini menjadi bukti bahwa dialog bilateral yang berbasis saling menghormati dan visi masa depan bersama merupakan kunci penyelesaian sengketa wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun.
Pertemuan di Rabat menegaskan bahwa Maroko tidak berdiri sendiri dalam menjaga integritas wilayahnya. Dengan dukungan Senegal dan legitimasi Dewan Keamanan PBB, rencana otonomi Sahara kian berada di jalur kuat menuju penyelesaian permanen, sekaligus memperoleh legitimasi moral dari para pegiat kemanusiaan di tingkat global.(Red)
