Jakarta, restorasihukum.com – Pembentukan Dewan Perdamaian Dunia (World Peace Council/WPC) yang diumumkan dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, memantik perdebatan luas terkait masa depan arsitektur keamanan global dan implikasinya terhadap kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat dan turut ditandatangani oleh Indonesia, Maroko, serta Qatar itu disambut dengan optimisme sekaligus skeptisisme oleh kalangan akademisi, aktivis, dan intelektual internasional. Diskursus yang berkembang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh dimensi etika-filosofis dan geopolitik global.
Dari perspektif Kosmopolitanisme Immanuel Kant, inisiatif ini dipandang sebagai langkah menuju tatanan perdamaian dunia yang lebih terstruktur. Dalam karya Perpetual Peace, Kant menekankan bahwa perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui federasi negara-negara merdeka yang tunduk pada hukum internasional universal. Dalam kerangka ini, WPC dinilai sebagai instrumen preventif untuk meredam konflik sebelum berkembang menjadi perang terbuka.
Namun, kritik tajam muncul dari pendekatan Realisme Politik dan Utilitarianisme John Stuart Mill. Para pengkritik menilai WPC berpotensi menjadi alat legitimasi kekuatan negara-negara besar untuk memaksakan kepentingan mereka atas nama “perdamaian global”. Jika dewan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit global, maka nilai kegunaannya bagi kemanusiaan dinilai gugur secara etis.
Bagi Indonesia, keberadaan WPC dinilai sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, partisipasi ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai aktor diplomasi perdamaian internasional, sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan munculnya tekanan terhadap kedaulatan nasional, baik dalam isu pengelolaan sumber daya alam maupun urusan domestik lainnya yang dibungkus narasi moral global.
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan pemikiran Thomas Hobbes mengenai pentingnya kedaulatan absolut negara. Tanpa kedaulatan yang kuat, negara berisiko kehilangan kendali dan terjerumus dalam instabilitas.
Tokoh pers Indonesia, Wilson Lalengke, turut memberikan catatan kritis. Ia menilai, agar WPC benar-benar berfungsi secara adil dan netral, diperlukan reposisi struktural yang rasional dan inklusif. Alumni Fakultas Filsafat Universitas Utrecht, Belanda, itu menekankan pentingnya keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGO) yang fokus pada isu kemanusiaan murni.
“Perdamaian dunia tidak boleh disandera oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Diperlukan kehadiran pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan selain keselamatan manusia,” ujar Wilson Lalengke dalam pernyataannya kepada jaringan media nasional dan internasional, Selasa (27/1/2026).
Petisioner Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa 2025 itu juga menegaskan bahwa profesionalisme lembaga internasional harus bertumpu pada kemampuan berpikir logis dan pemahaman filosofis yang kuat. Ia mengingatkan bahwa kebenaran akan kalah dengan kebatilan.
“kebenaran yang tidak terorganisir akan selalu kalah oleh kebatilan yang terorganisir.” ujar Wilsin.
Menutup pernyataannya, Wilson mendesak agar World Peace Council tidak menjelma menjadi klub eksklusif negara-negara kuat, melainkan menjadi ruang inklusif bagi suara masyarakat sipil global.
“Perdamaian bukan milik politisi atau militer. Jangan sandera kemanusiaan demi ego kekuasaan,” tegasnya.(Red)
