Jakarta, restorasihukum.com – Dalam dunia peradilan, keadilan sejati tak bisa hanya diukur dari siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu perbuatan. Esensinya terletak pada sejauh mana tindakan itu sejalan dengan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab.
Ruang sidang mungkin tampak hening, namun sesungguhnya tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik ketukan palu hakim, suara nurani turut berbicara. Seorang hakim tak hanya menghadapi tumpukan pasal, tetapi juga sorot mata terdakwa yang membawa pergulatan batin antara teks hukum dan kemanusiaan.
Tak jarang, seorang terdakwa yang jelas melanggar hukum tampil dengan sikap kooperatif, penuh penyesalan, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Sosok seperti ini jauh dari citra penjahat yang biasa terbayang, memunculkan dilema dalam hati penegak hukum.
Di sinilah letak ujian seorang hakim. Di satu sisi, hukum menuntut kepastian: bahwa setiap pelanggaran harus dijatuhi sanksi. Namun di sisi lain, kemanusiaan mengetuk. Apalagi jika pelaku dikenal sebagai pribadi baik yang telah berkontribusi positif di lingkungannya.
Fenomena ini mengingatkan pada kisah klasik Robin Hood sosok yang mencuri demi membantu kaum miskin. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan, namun tetap saja tindakannya merupakan pelanggaran hukum. Cerita ini menjadi cermin bahwa niat baik tidak serta-merta menghapus kesalahan hukum.
Dalam konteks inilah, hakim dituntut untuk tidak hanya menjunjung kepastian hukum, tetapi juga bijak membaca situasi sosial. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, melainkan penjaga keseimbangan antara hukum dan hati nurani. Ia harus melihat manusia secara utuh bukan hanya dari kesalahan yang diperbuat, tetapi juga dari niat, konteks, dan dampaknya terhadap lingkungan sosial.
Namun demikian, simpati tidak boleh menggantikan hukum. Penegakan hukum tetap harus dijalankan dengan prinsip keadilan objektif. Dalam kerangka inilah, konsep ultimum remedium bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir menjadi relevan.
Salah satu wujud konkret pendekatan humanis dalam hukum adalah pidana percobaan. Sayangnya, banyak yang keliru memahaminya sebagai bentuk kelonggaran. Padahal, sesuai Pasal 14a KUHP, pidana percobaan tetap merupakan hukuman, hanya pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu.
Pidana semacam ini tidak membebaskan pelaku, melainkan memberi ruang untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman fisik yang bisa merusak masa depan. Hukum tetap ditegakkan, namun dengan sentuhan kemanusiaan.
Hakim yang menjatuhkan pidana percobaan bukan berarti melemahkan hukum, melainkan menunjukkan keyakinan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa mencabut kemerdekaan seseorang. Ini merupakan bentuk penghukuman yang mendidik, bukan semata menghukum.
Namun, opini publik dan simpati masyarakat tetap tidak boleh menjadi dasar tunggal dalam menjatuhkan putusan. Empati perlu disaring melalui prinsip hukum yang adil dan netral.
Pada akhirnya, menjadi hakim bukan sekadar menafsir pasal, tapi juga menjaga keseimbangan antara norma yang tegas dan realitas manusia yang kompleks. Di tangan hakim, keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dimanusiakan.(Red)
