Jakarta, restorasihukum.com – Bntuk ketidakadilan lagi dan lagi kembali menyengat dari balik dinding ruang penyidikan Kepolisian RI. Kasus yang menimpa Faisal, seorang anggota masyarakat yang kini menjadi korban kriminalisasi, membuka tabir gelap bagaimana institusi penegak hukum diduga telah dibajak oleh kepentingan gelap.
Melalui laporan kuasa hukumnya, R. Liston Marpaung, S.H., M.H., terungkap bahwa proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2033/III/2025/POLDA METRO JAYA terkait tuduhan kekerasan seksual kini telah melenceng jauh dari koridor hukum yang berlaku.
Kuasa hukum Faisal, R. Liston Marpaung, menyampaikan keberatan atas proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Polda Metro Jaya.
Faisal dijerat dengan Pasal 6.a dan 6.b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebuah drama yang disusun dengan rapi untuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang tanpa bukti yang sah.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, kuasa hukum Faisal menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip due process of law dalam proses penanganan perkara.
Pada 16 April 2026, Faisal diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan membantah seluruh tuduhan yang diajukan oleh pelapor, Yosita Theresia Manangka. Sebagai bagian dari pembelaan, ia juga menghadirkan tujuh saksi yang dinilai dapat menerangkan keberadaannya di lokasi pada waktu yang dipersoalkan.
Peristiwa yang menjadi dasar laporan disebut terjadi dalam sebuah acara perayaan ulang tahun yang dihadiri banyak orang dengan kondisi penerangan yang terang. Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menyerahkan sejumlah dokumentasi foto yang menunjukkan posisi dirinya saat berada di lokasi kejadian.
Namun demikian, pada 20 April 2026, penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap Faisal. Pihak kuasa hukum menilai bahwa keterangan para saksi yang diajukan serta bukti foto yang disampaikan belum sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut.
Perbedaan pandangan ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan kuasa hukum mengenai objektivitas penanganan perkara, termasuk terkait kelengkapan pertimbangan alat bukti dalam proses penyidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah laporan ini murni penegakan hukum, atau pesanan dari pihak ketiga yang memiliki agenda tersembunyi?
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, turut menyampaikan kritik terhadap penanganan perkara. Ia menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum serta penghormatan terhadap prinsip due process of law dalam setiap tahapan penyidikan.
“Saya mengutuk keras perilaku oknum polisi yang telah membajak hukum demi kepentingan mafia, si koruptor Al-Quran Fadh Arafiq. Penetapan tersangka terhadap Faisal tanpa memeriksa saksi-saksi yang meringankan adalah bentuk pelacuran keadilan! Polisi seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menjadi eksekutor bagi laporan-laporan fitnah yang dikarang oleh para begundal. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap seragam dan sumpah jabatan mereka!” tegas Wilson Lalengke.
Wilson menambahkan bahwa tindakan ini telah merobek rasa keadilan masyarakat.
“Jika proses hukum dijalankan seperti ini, maka tidak ada lagi tempat bagi rakyat kecil untuk mencari kebenaran. Polisi telah mengencingi hak asasi manusia dan membuang prinsip equality before the law ke tempat sampah!” lanjutnya.
Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tudingan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut penerapan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak-hak semua pihak dalam proses hukum. Sejumlah pihak mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
