Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Pelibatan mahasiswa dinilai dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pelacakan kasus dan edukasi kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus.
Wiyagus memaparkan, penanganan TBC menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga diterapkan dalam pelacakan kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien.
Menurutnya, pencapaian target tersebut penting untuk memastikan penanganan TBC dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus hingga memastikan pasien menyelesaikan pengobatan.
Karena itu, Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan anggaran diperlukan agar kolaborasi antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.
Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penanganan TBC. Ia berharap keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat membantu mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.
“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. (Red)
