Jakarta, restorasihukum.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik melalui raihan Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025.
Penghargaan bergengsi Arkana Wiwarta Prajanugraha tersebut diserahkan dalam rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Pada kesempatan itu, Polri diwakili langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, bersama jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi publik. Kehadiran pimpinan Polri tersebut mencerminkan keseriusan institusi dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi secara menyeluruh.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa Polri dinilai tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu menyajikan layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Polri berhasil menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel,” ujar Dr. Donny.
Pencapaian ini memperkuat peran keterbukaan informasi publik sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi.(Red)
