Surabaya, restorasihukum.com – Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan devisa negara. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), yang digelar hari ini di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Acara ini merupakan bagian dari upaya terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan lembaga lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 pelaku usaha di bidang ekspor dan impor.
Dalam sambutannya, pihak penyelenggara menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan baru pemerintah yang bertujuan untuk:
- Meningkatkan penerimaan devisa negara,
- Mencegah kebocoran penerimaan negara,
- Meningkatkan tata kelola ekspor SDA yang lebih transparan dan akuntabel.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain:
- Hendik Sudaryanto (Kepala Divisi DHE Non Tambang DPKL Bank Indonesia),
- Eko Harjanto (Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian),
- Pantjoro Agoeng (Kasubdit Ekspor Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan),
- Supriyanto (Kabag Sunproglapnil Setjamintel Kejaksaan Agung).
Dalam paparannya, Supriyanto menyampaikan materi mengenai peran strategis Desk Koordinasi dalam mendukung penerimaan devisa negara, termasuk langkah penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap ketentuan DHE SDA berdasarkan Pasal 11A Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan beberapa regulasi penting guna memperkuat sistem penerimaan devisa, antara lain:
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025,
- Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2025,
- Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KM.4/2025.
Dengan sinergi kuat antar lembaga dan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha, diharapkan devisa hasil ekspor dapat masuk sepenuhnya ke sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. (Red)
