Halmahera Tengah, restorasihukum.com – Langkah penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Galian C yang digaungkan Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, kini menuai sorotan.
Meski rapat koordinasi penertiban telah digelar pada 10 Februari 2026, aktivitas tambang ilegal di Desa Wedana dan Desa Ake Ici dilaporkan masih beroperasi. Sejumlah alat berat disebut tetap bekerja di lokasi tanpa hambatan berarti.
Kondisi tersebut memicu kritik dari Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI). Melalui pernyataan resminya, perwakilan HKHPI, MS. Basrah S.H., menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya tindakan nyata di lapangan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Rapat sudah selesai, komitmen sudah diucapkan, tapi mengapa alat berat masih bekerja di Wedana dan Ake Ici? Pembiaran ini seolah mengonfirmasi bahwa pemerintah kalah oleh mafia tambang ilegal,” ujar Basrah, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak tegas. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan pertambangan ilegal, termasuk melakukan penyitaan alat berat sebagai barang bukti.
HKHPI menilai, jika aktivitas PETI terus dibiarkan, bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terkait perkembangan penertiban di lapangan.(Red)
