Bandar Lampung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keterbukaan data dalam mempercepat penanganan Tuberkulosis di daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Penanggulangan Tuberkulosis di Aula Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Menurut Wiyagus, penanganan TBC menjadi perhatian serius pemerintah pusat dengan target penyelesaian dalam waktu tiga tahun. Untuk itu, diperlukan langkah konkret dan terintegrasi di daerah guna memastikan percepatan penanganan berjalan optimal.
“Presiden memberikan atensi khusus, dalam tiga tahun ini harus sudah tuntas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan proaktif melalui deteksi dini di masyarakat, agar kasus TBC dapat segera ditemukan dan ditangani dengan cepat. Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan dan keterlibatan kader di lapangan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung upaya tersebut.
Wamendagri Wiyagus juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani TBC. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan data menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Tidak perlu ada data yang disembunyikan. Data yang akurat akan memudahkan intervensi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan harus aktif dengan menjangkau langsung warga, bukan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.
Selain berdampak pada kesehatan, TBC juga berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, penanganannya menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Di akhir penyampaiannya, Wiyagus mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap TBC.
“Tuberkulosis bukan aib, penyakit ini bisa diobati,” pungkasnya.(Red)
