Jakarta, restorasihukum.com — Persidangan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyeret Nadiem Makarim sebagai terdakwa, ditunda hingga Senin (4/5/2026).
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (27/4/2026) tersebut sedianya beragenda mendengarkan keterangan saksi a de charge atau saksi yang meringankan. Namun, majelis hakim memutuskan penundaan karena terdakwa berhalangan hadir akibat sakit.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyampaikan bahwa pihaknya telah membacakan surat keterangan medis di hadapan majelis hakim sebagai dasar ketidakhadiran terdakwa yang sah secara hukum.
“Penuntut umum menghargai keterangan medis yang dikeluarkan dokter terkait kondisi terdakwa,” ujarnya.
Dalam persidangan, tim penasihat hukum sempat mengajukan permohonan agar pemeriksaan saksi atau ahli tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Permohonan tersebut merujuk pada ketentuan dalam KUHAP yang memungkinkan proses sidang tetap berjalan demi efisiensi.
Meski demikian, setelah musyawarah, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga kondisi terdakwa pulih.
Kuasa hukum terdakwa, Ari Yusuf Amir, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah menghadirkan sejumlah ahli dengan jadwal terbatas sehingga penundaan berdampak pada penjadwalan ulang.
Ari juga menegaskan bahwa terdakwa telah memberikan persetujuan tertulis agar pemeriksaan ahli tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya, mengingat keterangan ahli bersifat independen dan tidak memerlukan konfirmasi langsung.
Meski demikian, tim penasihat hukum menyatakan tetap menghormati keputusan majelis hakim serta mengapresiasi langkah JPU dalam merespons kondisi tersebut.
Saat ini, Nadiem Makarim dilaporkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh pihak berharap kondisi terdakwa segera pulih agar proses persidangan dapat kembali berjalan lancar sesuai jadwal berikutnya.(Red)
