Jakarta, restorasihukum.com – Pernyataan Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menuai kritik dari sejumlah tokoh dan pengurus pusat Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP). Kritik tersebut muncul setelah adanya pertemuan antara perwakilan SKKP se-Tanah Papua dan pejabat BGN, yang membahas kendala administratif pembangunan Sentra Pangan dan Pemberian Gizi (SPPG) di wilayah Papua.
Ketua Dewan Pimpinan SKKP Tanah Papua, Dr. Johannes Manangsang Wally, mengaku kecewa terhadap respons yang diterimanya saat melakukan konsultasi. Menurutnya, alih-alih mendapat solusi, ia justru merasa diposisikan secara tidak adil oleh pihak BGN.
Menanggapi hal itu, Penasehat SKKP Pusat, Wilson Lalengke, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan pejabat BGN tersebut. Ia menilai sikap itu tidak mencerminkan semangat kolaborasi yang dibutuhkan dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah timur Indonesia.
“Yayasan SKKP selama ini telah menjadi mitra yang aktif dalam mendukung pelaksanaan program MBG, terutama di Papua yang memiliki tantangan tersendiri. Seyogianya, pejabat negara menunjukkan empati dan mencari solusi, bukan malah menyudutkan,” ujar Wilson, Rabu (10/9/2025).
Wilson juga meminta Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, untuk melakukan evaluasi internal terhadap kinerja para pejabat di lembaganya. Ia mengingatkan bahwa program prioritas nasional membutuhkan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap dinamika lokal.
Senada, Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi, menilai bahwa pernyataan yang berkembang dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat Papua. Ia membantah dugaan adanya praktik penjualan titik dapur, sebagaimana yang disebut-sebut beredar dalam komunikasi internal.
“Yang membangun SPPG adalah anggota SKKP sendiri, bukan pihak ketiga. Kalau ada tuduhan demikian, ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu antara BGN dan warga,” tegas Hilman Thayib.
Ia menambahkan, sebelum SKKP hadir, penolakan terhadap program MBG sempat terjadi di beberapa wilayah Papua karena adanya kekhawatiran berlebihan. Namun dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik, pihaknya berhasil merangkul elemen masyarakat agar program tetap berjalan.
“Kalau ada masalah teknis atau administrasi, mari kita duduk bersama. Jangan saling tuding,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal SKKP, Dr. Resmanto Widodo Putro, menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara lembaga pemerintah dan mitra pelaksana di lapangan. Ia menyebut bahwa tugas BGN tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan lancar melalui pembinaan dan dukungan yang konstruktif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Deputi Tigor Pangaribuan maupun pihak BGN terkait kritik yang dilayangkan sejumlah tokoh SKKP. Pihak redaksi masih berupaya menghubungi BGN untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut. (Red)
