Sidoarjo, restorasihukum.com – Tim Ungkap Fakta Yuridis dari media siber Restorasi Hukum saat ini tengah menelusuri dua persoalan di Perumahan Grand Indraprastha, Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Fokusnya pada status serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta kualitas air sumur warga yang diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Penelusuran dimulai setelah warga mengeluhkan kondisi air sumur yang berbau dan menimbulkan kerak pada peralatan rumah tangga. Menurut warga, kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.
“Hasil uji laboratorium air sumur sudah diajukan ke DLH Sidoarjo, tapi sampai sekarang belum ada jawaban resmi soal kandungan dan status keamanannya,” kata perwakilan tim https://restorasihukum.com, 29 Mei 2026.
Selain itu, tim juga menyoroti status PSU perumahan. Berdasarkan pengakuan warga, jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum di Grand Indraprastha belum terawat optimal. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa PSU belum diserahkan pengembang kepada Pemkab Sidoarjo.
Tim telah melayangkan surat permohonan informasi kepada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo untuk meminta data status serah terima PSU Perumahan Grand Indraprastha. Hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban resmi dari dinas tersebut.
“Kalau PSU belum diserahkan, maka perawatan masih jadi tanggung jawab pengembang. Warga tidak bisa menuntut Pemda untuk memperbaiki fasilitas yang rusak,” ujar tim.
Dampak bagi Warga
Sesuai Permen PUPR No. 9/2021, pengembang wajib menyerahkan PSU paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai dan 70% unit terjual. Jika belum diserahkan, risiko perawatan, sengketa lahan fasum, dan keterlambatan pemecahan sertifikat menjadi beban penghuni.
Untuk dugaan pencemaran air, jika hasil uji lab menyatakan mengandung B3, maka penanganannya masuk ranah DLH dan KLHK sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Upaya Konfirmasi
Upaya konfirmasi ke DPMPTSP dan DLH Kabupaten Sidoarjo masih dilakukan. Berita ini akan diperbarui jika ada tanggapan resmi dari pihak terkait.
Tim Ungkap Fakta Yuridis menyatakan penelusuran dilakukan untuk kepentingan kontrol sosial dan pemenuhan hak warga atas informasi publik sesuai UU No. 14/2008.
Catatan:
Berita ini disusun berdasarkan laporan warga dan dokumen permohonan informasi yang diajukan tim. Dugaan terkait kandungan B3 pada air sumur belum dapat dipastikan sebelum ada hasil uji lab resmi dari instansi berwenang. (Red/tim)
