Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman pegawai honorer Bani Purwoko dari 2 tahun menjadi 6 tahun penjara. Bani, staf Bagian Perencanaan Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana hibah lebih dari Rp 7 miliar.
Putusan kasasi yang dikutip DANDAPALA, Selasa (16/9/2025), menyebutkan kasus ini berlangsung pada tahun anggaran 2021-2023. Pada 2023, Bani diangkat sebagai Bendahara KONI.
Majelis hakim menilai Bani melakukan penyimpangan penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021-2023. Ia bersama saksi Ahyar memerintahkan penarikan dan pembayaran dana hibah tanpa dasar Surat Penunjukan yang sah, menyetujui pencairan dana tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), melakukan pemotongan anggaran cabang olahraga (cabor), hingga melakukan mark up harga pengadaan medali dan maskot Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kalteng XII 2023. Selain itu, Bani juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terkait pembelian sarana dan prasarana KONI.
“Tidak adanya rencana kerja jangka panjang dan pendek, pengawasan yang lemah, serta penyalahgunaan wewenang bendahara menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7,9 miliar,” kata majelis.
MA menegaskan, sebagai bendahara, Bani bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan keuangan KONI, pembukuan, verifikasi, dan penyusunan laporan keuangan. Namun, tindakan Bani melanggar kewenangan tersebut dan berkontribusi langsung pada kerugian negara.
Sebelumnya, Bani divonis 1 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama, kemudian naik menjadi 2 tahun di tingkat banding. MA akhirnya memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
“Memperbaiki putusan pidana menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta,” bunyi amar putusan yang diketok Ketua Majelis Yohanes Priyana didampingi Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.(Red)
