Jakarta, restorasihukum.com – Untuk meminta dukungan dari masyarakat supaya menolak dana aspirasi Rp 11,2 triliun yang ingin disahkan DPR, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggalang petisi untuk menolak dana tersebut.
Hingga saat ini sudah 78 orang yang bergabung dan menandatangani petisi tersebut. Dan petisi tersebut disampaikan ICW melalui akun twitternya @sahabatICW.
Dalam petisi tersebut ICW menyerukan bahwa dana aspirasi adalah bentuk pemborosan anggaran.
Diketahui saat ini DPR masih menggodok untuk menggolkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota atau totalnya Rp 11,2 triliun/tahun.
Namun rencana tersebut banyak mendapat tentangan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyoroti alasan DPR bahwa dana itu akan diserahkan pada Pemda untuk dikelola.
Saat berada di kantornya Jusuf Kalla (JK) mengatakan dengan tegas bahwa, “Diserahkan pada Pemda buat apa? Semua anggaran itu kan DPR-lah yang menentukan bersama pemerintah. Berarti 100 persen anggaran itu aspirasi DPR juga kan. Jadi kalau dianggap bukan aspirasi DPR, aspirasi dia, siapa yang anggarkan dana APBN itu”.
Jika ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada DPR menurut JK DPR bisa memperjuangkan itu dalam fungsi budgeting yang melekat. Aspirasi pembangunan itu bisa diperjuangkan saat rapat komisi dan pembahasan APBN.
“Kalau memang ada aspirasi, tentu dalam pembahasandalam rapat itu, bahwa di provinsi ini perlu jalan, diusulkanlah ini untuk dibuat jalan. Itu aspirasi,” pungkasnya. (abk)
