Jakarta, restorasihukum.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dinilai memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi dan menangani persoalan sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.
Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, jaringan TP PKK hingga tingkat masyarakat menjadi modal penting untuk mengedukasi dan menggerakkan keluarga dalam pengelolaan sampah.
Hal tersebut disampaikan Hanifah saat menjadi narasumber pada Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Kenapa harus PKK? Karena PKK itu memiliki peran kunci di dalam transformasi paradigma pengelolaan sampah. PKK itu hadir sebagai organisasi dari pusat sampai ke Dasawismanya,” ujar Hanifah.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup ditangani melalui fasilitas pengelolaan sampah di hilir. Perubahan perilaku sejak dari sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus meringankan beban pemerintah daerah (Pemda).
Hanifah mendorong keluarga menerapkan kebiasaan sederhana, mulai dari merencanakan belanja sesuai kebutuhan, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memperpanjang masa guna barang, hingga memilah sampah sejak dari rumah.
“Artinya bahwa kita mencoba mulai hari ini kita akan coba terapkan bagaimana kita merencanakan belanja, menghabiskan makanan, hindari [barang] sekali pakai, kemudian sediakan titik pilah di rumah tangga masing-masing, jangan lupa sampahnya dipilah,” pesannya.
Hanifah menyebut pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data yang disampaikannya, pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik baru sekitar 25 persen. Selain itu, masih terdapat 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menerapkan sistem open dumping.
“Saat ini kami di Kementerian Lingkungan Hidup sedang mendorong untuk pemerintah daerah segera mengakhiri open dumping,” ungkapnya.
Karena itu, Hanifah menekankan pentingnya kolaborasi Pemda dan TP PKK dalam memperkuat edukasi, pendampingan, serta aksi pengelolaan sampah dari tingkat keluarga hingga lingkungan masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, siap mendukung melalui penyediaan materi dan standar teknis pengurangan serta pemilahan sampah, pelatihan teknis, penguatan bank sampah, hingga fasilitasi jejaring daur ulang. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya model desa atau kampung PKK bebas sampah.
Dalam rapat tersebut turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hanifah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan usulan peta jalan sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut.
“Izin Ibu Ketua kita akan mendiskusikan mana-mana yang akan kita kerja samakan sehingga ini benar-benar riil ada target terukur, ada lokasi yang memang kita tunjuk bersama kita sama-sama melakukan pendampingan sehingga benar-benar kita bisa mewujudkan desa bebas sampah,” pungkasnya. (Red)
