Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Jepang. Langkah ini dinilai strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertajuk “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, yang digelar di Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Sumber: restorasihukum.com 
“Jepang adalah negara maju yang patut kita pelajari, termasuk dalam tata kelola usaha milik daerah. Hubungan kita sudah lama dan harmonis, ini peluang untuk memperkuat kerja sama,” ujar Tito dalam sambutannya.
Potensi Besar, Tapi Banyak BUMD Merugi
Tito menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan BUMD, dengan kekayaan sumber daya alam, wilayah yang luas, dan jumlah penduduk yang besar. Saat ini, tercatat ada 1.091 BUMD di seluruh Indonesia, dengan sektor dominan meliputi air minum, perbankan, dan pertambangan.
Namun, ia mengakui bahwa tak sedikit BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap keuangan daerah. Menurutnya, tantangan utama terletak pada persoalan manajerial dan campur tangan politik.
“Masih banyak BUMD yang merugi. Ini yang kami awasi, karena pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah daerah sendiri,” jelasnya.
Belajar dari Jepang
Dalam forum tersebut, Mendagri menyoroti keberhasilan sejumlah pemerintah daerah di Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan menguntungkan. Ia mencontohkan Kota Kitakyushu, yang berhasil mengelola layanan air minum secara efisien, serta Kota Shiranuka di Hokkaido yang mampu mengembangkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan.
“Lewat forum ini, kita bisa bertukar pengalaman dan belajar dari praktik baik yang telah terbukti berhasil,” kata Tito.
Dihadiri Pejabat Jepang dan Indonesia
Seminar ini turut dihadiri sejumlah tokoh dari Jepang dan Indonesia, termasuk Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Koordinasi Kebijakan Kemendagri Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Takabayashi Hiroki.
Hadir pula Kepala Perwakilan JICA Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka Tanano Takao, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta perwakilan pemda dari berbagai wilayah di Indonesia.
Seminar ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mendorong peran strategis BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.(Red)
