Sidoarjo, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi riil masyarakat, khususnya terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” tegas Bima.
Menurutnya, kepala daerah harus memastikan jalur distribusi pangan berjalan lancar, mengawasi rantai produksi, serta rutin memantau harga komoditas di pasar agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.
Bima juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengesampingkan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada berbagai tuntutan politik lokal. Ia menilai sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan pengawasan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang digelar sejak 24 Oktober 2022. Selain itu, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi untuk mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga pangan.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya Belanja Tidak Terduga (BTT), guna mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menginisiasi program pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap untuk mengawal bersama-sama,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Thoriq Majiddanor, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Bupati Sidoarjo Subandi, serta sejumlah pejabat dari Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia, Kementerian Pertanian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
