Tanjungpinang, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan pasar produk halal untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Mendagri saat menutup Kepulauan Riau Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, pada Minggu (8/3/2026).
“UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil,” ujar Mendagri.
Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada 2021, setelah sempat terkontraksi 0,68 persen pada 2020. Kesuksesan tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang menyumbang 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain UMKM, Mendagri menekankan pentingnya pemanfaatan potensi produk kerajinan lokal dan pasar produk halal. Ia mengungkapkan ironisnya dominasi produksi produk halal global justru dilakukan oleh negara non-muslim seperti Tiongkok dan Brasil. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengambil peran sebagai produsen, bukan sekadar konsumen.
Mendagri juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura. Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7,89 persen secara year-on-year pada Triwulan IV 2025, di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,39 persen.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, termasuk di wilayah kepulauan terluar. Ia menyoroti sistem pembayaran digital QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia sebagai alat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme pajak daring dari hotel dan restoran.
“Kami sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda,” jelasnya.
Mendagri berharap Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus diselenggarakan secara rutin sebagai wadah interaksi ekonomi dan kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Acara tersebut dihadiri Kepala Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Bank Indonesia Provinsi Kepri, Kepala OJK Provinsi Kepri, serta jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait.
