Jakarta, restorasihukum.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kerja yang setara. Hal ini disamaikan Wamenaker pada Kamis (28/5/2026).
Wamenaker Afriansyah mengatakan generasi muda masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memasuki dunia kerja, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan.
“Pemerintah terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Afriansyah.
Ia menilai percepatan ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Selain itu, Wamenaker juga menekankan pentingnya penerapan prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk dalam memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.
“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” katanya.
Afriansyah menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui sejumlah program strategis, seperti pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, hingga program padat karya di berbagai daerah.
Menurutnya, penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
“Penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” tandasnya.(Red)
