Semarang, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa city branding merupakan faktor krusial dalam mendorong kemajuan pariwisata daerah. Berdasarkan pengalamannya mengunjungi 30 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota, ia menilai Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, namun belum seluruhnya dikelola secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).
Menurut Bima, salah satu persoalan utama terletak pada belum seragamnya pemahaman kepala daerah dalam mengenali dan mengemas potensi wilayahnya. Banyak city branding yang belum selaras dengan karakter kota, sehingga diferensiasi antardaerah menjadi kurang jelas.
“Di berbagai kota dunia, branding itu sangat kuat. Ada kota yang identik dengan mebel, furnitur, sampai buah-buahan tertentu. Di kita, itu belum semua daerah punya kejelasan,” ujar Bima.
Ia menekankan bahwa city branding bukan sekadar slogan, melainkan menyangkut citra, cerita, dan cita sebuah daerah. Citra menggambarkan kesan hari ini, cerita merepresentasikan masa lalu, sedangkan cita menunjukkan arah masa depan.
“Ketiganya harus nyambung. Ketika orang menyebut Bogor atau Semarang, harus langsung terbayang masa lalunya, kondisinya hari ini, dan mau ke mana kota itu dibawa,” jelasnya.
Wamendagri Bima saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, (10/2/2026).
Bima menilai beberapa daerah telah berhasil membangun city branding yang kuat, salah satunya melalui tagline “Jogja Istimewa”. Ia pun mendorong PHRI untuk aktif berkolaborasi dengan bupati, wali kota, dan kepala dinas dalam merumuskan city branding, menentukan destinasi prioritas, serta memetakan persoalan infrastruktur dan faktor pendukung lainnya.
Ia juga mengusulkan adanya proyek percontohan (piloting) penguatan ekosistem pariwisata di sejumlah kota, mencakup aspek branding, infrastruktur, hingga regulasi. Menurutnya, evaluasi regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), perlu dilakukan bersama.
“Mulai dari kebijakan kos-kosan, vila di perumahan, apartemen, sampai regulasi lain yang berdampak pada pariwisata, perlu kita bedah bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa konsep pembangunan harus menjadi fondasi utama, berbasis sejarah, budaya, dan identitas khas daerah. Penataan ruang juga harus sinkron melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian bagi investor.
“Mari kita identifikasi bersama. Kemendagri siap mendampingi untuk membangun ekosistem pariwisata dan melahirkan champion-champion baru demi kemajuan pariwisata Indonesia,” pungkasnya.(Red)
