Aceh Besar, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya koperasi desa atau kelurahan (Kopdeskel Merah Putih) untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk pengurusnya. Hal ini disampaikan oleh Bima Arya dalam acara Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Gampong Bueng Sidom, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Kamis (22/5/2025).
Bima Arya mengingatkan agar manfaat keberadaan koperasi ini bisa dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, bukan hanya para pengurusnya. “Sekarang harusnya [manfaat] semuanya dirasakan oleh warga, dirasakan oleh anggotanya,” ujar Bima Arya, yang menekankan perlunya pengurus koperasi menjaga amanah dan bekerja secara profesional.
Pemerintah tengah mengoptimalkan pemberdayaan desa melalui pembentukan koperasi ini, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki desa, seperti di bidang pangan, perikanan, kelautan, hingga pengairan. Keberadaan Kopdeskel Merah Putih diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat desa, dengan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Meskipun banyak desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD), Bima menyebutkan bahwa pembentukan Kopdeskel Merah Putih akan mempercepat pengembangan ekonomi desa. “Sekarang insyaallah akan dibuat lebih kencang lagi, akan diikhtiarkan lebih efektif lagi dengan serentak pembentukan Koperasi Merah Putih,” tambahnya.
Bima Arya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan mekanisme penyaluran dana untuk Kopdeskel Merah Putih, yang akan diarahkan untuk memiliki unit usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. “Sesuai dengan apa yang bisa dijadikan potensi di sini untuk dikembangkan,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan panduan untuk memastikan kelancaran pembentukan Kopdeskel Merah Putih, termasuk dalam proses pembuatan akta notaris koperasi yang dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sebagai bagian dari upaya percepatan pembentukan koperasi ini, Bima Arya menargetkan agar seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat menyelesaikan pembuatan akta notarisnya paling lambat 31 Mei 2025. Pembentukan tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan serentak pada 12 Juli 2025. “Kita ingin mendorong di seluruh Indonesia [termasuk] di seluruh Aceh ini, agar supaya pembentukannya itu sesuai dengan target,” tegas Bima Arya.
Selain itu, Bima Arya juga berdialog dengan pengurus dan masyarakat Gampong Bueng Sidom untuk menggali lebih dalam mengenai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan koperasi yang dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Ke depan, pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. (Red)
