Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para kepala daerah untuk berperan aktif memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).
Wamendagri Bima menekankan pentingnya penentuan posisi (positioning) Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara.
Menurut Bima, negara-negara yang sukses mengembangkan industri halal memiliki beberapa kesamaan, antara lain dukungan kuat dari pemerintah, penetapan sebagai program nasional, keberadaan lembaga khusus, fokus pada diferensiasi keunggulan, serta strategi nasional yang terstruktur.
“Negara-negara yang berhasil itu karena ada dukungan pemerintah, dijadikan program nasional, memiliki badan khusus, fokus pada keunggulan tertentu, dan dijalankan dengan strategi yang benar-benar terstruktur,” ujarnya.
Wamendagri Bima saat menjadi keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, (28/1/2026).
Bima menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam merumuskan keunggulan kompetitif dan menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan Brasil yang dikenal sebagai pemasok utama daging unggas halal ke Timur Tengah, serta Thailand dengan konsep the kitchen of the world untuk industri halal.
“Pertanyaannya, keunggulan kompetitif kita ada di mana? Playing field kita di mana?” katanya.
Meski demikian, Bima optimistis Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar. Selain menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Pemahaman terhadap konsep halal pun semakin luas dan tidak lagi terbatas pada aspek makanan semata.
“Halal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga mencakup higienitas, transparansi, akuntabilitas, dan etika,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya telah memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pemain global di industri halal, meski jumlahnya masih terbatas.
Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan penguatan ekosistem industri halal hingga ke daerah. Salah satunya melalui integrasi pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita pastikan kepala daerah memasukkan ini ke dalam RPJMD. Kalau tidak masuk RPJMD, maka tidak bisa dijalankan,” tegasnya.
Selain perencanaan, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyelarasan layanan publik daerah agar lebih ramah terhadap pengembangan industri halal. Dukungan terhadap sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional, seperti pengembangan UMKM, industri kreatif, dan ekonomi syariah, juga menjadi fokus.
“Intinya, Kemendagri mendorong seluruh elemen pemerintahan, terutama kepala daerah, untuk bersama-sama menguatkan ekosistem industri halal dengan pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Bima.(Red)
