Jayapura, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk aktif memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai peluang mempercepat pembangunan dan memperkuat perekonomian masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Wamendagri Ribka dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan bahwa berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut secara proaktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Papua.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujar Ribka.
Salah satu program yang disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi berantai terhadap sektor pertanian, perikanan, hingga pelaku usaha lokal.
“Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana pertaniannya bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan juga bisa terlibat. Semua ada efek berantainya yang besar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyoroti masih adanya tantangan pembangunan di Papua, terutama terkait tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di atas rata-rata nasional.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat di Papua.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya penguatan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong evaluasi dan penguatan tata kelola Otsus, termasuk aspek regulasi dan keberpihakan kebijakan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua, mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.
Menutup pernyataannya, Ribka menegaskan pentingnya kesiapan Papua dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.
“Ini yang harus kita ketahui sebagai masyarakat, ke mana arah negara ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menuju ke sana,” tandasnya.(Red)
