Kendari, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadiran negara bagi rakyat harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk melalui program bantuan perumahan bagi warga berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Menurut Tito, pemerintah tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan, tetapi juga harus turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi masyarakat dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Di sinilah kita ingin mengubah cara berpikir kita agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu benar-benar menemukan tangan itu,” ujarnya.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan berjalan optimal.
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan bahwa alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 bantuan hanya menjangkau 1.129 unit rumah, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 8.973 unit rumah.
Setiap penerima program memperoleh bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit.
Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah yang dihuni masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Mendagri menilai program bedah rumah dan pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan salah satu langkah besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi persoalan hunian tidak layak.
“Sepertinya selama saya menjadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto serta komitmen Menteri PKP yang secara aktif turun ke lapangan untuk memantau kondisi permukiman masyarakat.
Tito berharap program bantuan perumahan tersebut dapat terus dilanjutkan dan diperluas pada tahun-tahun mendatang sehingga mampu mengurangi backlog perumahan nasional, baik bagi masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang masih menempati hunian tidak layak.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah backlog perumahan, baik yang belum memiliki rumah maupun yang rumahnya tidak layak huni, semakin berkurang,” pungkasnya.(Red)
