Surabaya, restorasihukum.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat tata kelola dan pengawasan perizinan pertambangan setelah terungkapnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret tiga pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan terhadap sistem perizinan guna menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan.
“Secara standar operasional prosedur (SOP) kita memang sudah mengevaluasi semua dan saat ini sudah berjalan dengan baik,” ujar Adhy di Kantor Bappeda Jawa Timur, Selasa (26/5/2026).
Menurut Adhy, mekanisme dan tahapan perizinan pertambangan kini telah dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu langkah yang diperkuat adalah pembatasan interaksi langsung antara pejabat atau staf Dinas ESDM dengan pelaku usaha dalam proses pengurusan izin.
Meski demikian, ia menilai munculnya kasus pungli tidak semata-mata disebabkan kelemahan sistem, melainkan lebih kepada faktor individu yang tidak menjalankan aturan dan prinsip integritas sebagaimana mestinya.
“Tapi ketika ada celah-celah, lebih banyak persoalannya ada pada manusianya,” ujarnya.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Pemprov Jatim akan terus melakukan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh proses perizinan pertambangan. Selain itu, pembinaan integritas aparatur sipil negara (ASN) juga akan diperkuat.
“Kami melakukan evaluasi, pengawasan, kontrol, dan pembinaan integritas terkait ASN,” tegas Adhy.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga pejabat Dinas ESDM Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli perizinan pertambangan. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, serta Kepala Tim Geologi Air Tanah (GAT) Hermawan.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut pelayanan publik dan tata kelola sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sektor strategis di Jawa Timur.
Pemprov Jatim berharap penguatan sistem pengawasan dan peningkatan integritas aparatur dapat menciptakan proses perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.(Red)
