Manokwari, restorasihukum.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang digelar di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dilakukan secara konkret, terukur, dan berkeadilan. Presiden menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menyebut rapat pleno ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai arahan Presiden dan Wapres. Ia mengapresiasi kehadiran Wapres Gibran di Tanah Papua sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia.
Sumber: restorasihukum.com
“Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Papua. Bapak Wakil Presiden beserta rombongan hadir langsung untuk memimpin rapat pleno pertama pasca pelantikan BP3OKP dan Komite Eksekutif oleh Presiden sebulan lalu. Ini langkah awal penting dalam menjalankan amanat besar Otsus Papua,” ujar Ribka.
Ribka menambahkan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua dalam mendorong tata kelola pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya akselerasi pembangunan di Tanah Papua yang harus dilakukan dengan kecepatan dan inovasi berlipat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sekarang sudah ada dua lembaga, jadi saya minta kecepatan dan akselerasi pembangunan harus dua kali lipat. Inovasi dalam kebijakan juga harus dua kali lipat. Manfaat nyata bagi masyarakat harus dua kali lipat,” tegas Wapres.
Menurut Gibran, hadirnya BP3OKP dan Komite Eksekutif menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua.
“Kedua lembaga ini bersifat saling melengkapi, sinergis, dan memperkuat. Ini wujud perhatian besar Presiden untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua berjalan efektif,” katanya.
Rapat pleno ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua. Masukan tersebut akan menjadi dasar penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.(Red)
