Wamena, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai dasar hukum penanganan konflik adat dan pascakonflik suku di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Ribka saat menghadiri rapat lanjutan pembahasan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Konflik Sosial dan asistensi penyusunan regulasi penanganan konflik adat di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa (19/5/2026).
Menurut Ribka, regulasi tersebut penting untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi pascakonflik. Ia menilai wilayah otonomi khusus seperti Papua membutuhkan pendekatan hukum yang selaras dengan karakteristik sosial dan kearifan lokal masyarakat adat.
“Setelah kami cek, terkait SK tanggap darurat ini juga belum ada, kemudian konsep Perdasi juga belum ada. Karena itu, kami melakukan pendampingan sampai dengan sekarang,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis guna mendampingi Pemprov Papua Pegunungan menyusun poin-poin utama regulasi tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua (MRP), Forkopimda, tokoh adat, dan unsur terkait lainnya.
Ribka berharap regulasi itu nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan dalam menangani konflik sosial secara lebih terstruktur, berbasis hukum, dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
“Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah pertama di DOB yang menyusun regulasi ini, dan diharapkan dapat menjadi contoh dalam mencegah dan menangani pascakonflik perang suku di daerah lain,” jelasnya.
Wamendagri juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan Perdasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem penanganan konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.(Red)
