Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas, selaras dengan visi “Indonesia Sehat, Indonesia Emas 2045”.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kemendagri secara aktif mendukung pelaksanaan PKG, termasuk di sektor pendidikan. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah penggunaan data kependudukan yang akurat untuk menunjang pelaksanaan program.
“Ini selaras dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden, dalam upaya menuju Indonesia Sehat dan Indonesia Emas,” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang PKG Sekolah di Kantor Kemenko PMK, Kamis (3/7/2025).
Ia menjelaskan, Kemendagri telah menandatangani nota kesepahaman dan menerbitkan surat edaran guna mempercepat pelaksanaan PKG di daerah. Ribka juga menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan pelaksanaannya sudah mulai direspons oleh pemerintah daerah.
Ribka turut menyoroti peran penting Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menyukseskan program, terutama dalam menyediakan data akurat terkait sasaran penerima layanan PKG.
“Dukcapil memiliki peran kunci dalam menyediakan data pendukung siapa saja yang akan menerima layanan PKG ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut PKG sebagai salah satu program unggulan atau quick win Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit.
“Presiden menugaskan saya memastikan masyarakat tetap sehat dan tidak jatuh sakit,” kata Budi.
Ia menambahkan bahwa PKG merupakan program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah, dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia. Program ini telah dimulai sejak Februari 2025 melalui layanan di Puskesmas dan kini diperluas ke lingkungan sekolah.
“Lebih dari 52 juta siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan, akan segera dilakukan penanganan agar mereka tetap sehat,” jelasnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian terkait, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Wamensos Agus Jabo Priyono, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno, serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya. (Red)
