Medan, restorasihukum.com – Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerima uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp2.462.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari terdakwa IFS, yang merupakan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan.
Uang tersebut merupakan pengembalian tahap kedua dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang serta pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% dari setiap desa di wilayah Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2023.
Penyerahan uang dilakukan pada Kamis, 3 Juli 2025, dan diterima langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Muttaqin Harahap, S.H., M.H. Ia turut didampingi oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Arif Kadarman, Kepala Seksi Penuntutan Sutan Harahap, Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Rahman Nasution, serta Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.
Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting menyampaikan bahwa total kerugian keuangan negara atas perkara ini adalah Rp 5.962.500.000. Tahap pertama, Senin (23/6/2025) terdakwa IFS melalui kuasa hukumnya sudah menititipkan uang kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.500.000.000, kemudian tahap kedua, Kamis (3/7/2025) sebesar Rp. 2.462.000.000 dan sudah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sumut.
“Berkas perkaranya juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan siap untuk disidangkan,” tandasnya.
Pasal yang didakwakan terhadap tedakwa IFS, lanjut Kasi Penkum adalah Primair Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Red)
