Jakarta, restorasihukum.com — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal emas dan perhiasan seberat 190 kilogram dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 27 April 2026 terkait rencana pengiriman emas menggunakan pesawat carter tanpa dokumen resmi.
“Dari informasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan dan berhasil menggagalkan penyelundupan emas sekitar 190 kilogram dengan nilai kurang lebih Rp500 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2026).
Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Priyono Triatmojo, menjelaskan barang yang akan diekspor terdiri dari enam koli berisi perhiasan dan koin emas yang tidak tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Dari hasil pemeriksaan di apron bandara, petugas menemukan 611 gelang emas dengan berat 60,3 kilogram senilai 8,94 juta dolar AS, serta 2.971 koin emas dengan berat 130,26 kilogram senilai 19,4 juta dolar AS. Total nilai keseluruhan barang mencapai 28,34 juta dolar AS atau setara Rp502,5 miliar.
Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan penegahan dan mengamankan empat orang yang diduga terlibat, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PB.
Nilai pabean komoditas tersebut tercatat mencapai Rp486,07 miliar. Khusus untuk koin emas dengan HS Code 7108.12.90 yang dikenakan tarif bea keluar 12,5 persen, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp41,19 miliar.
Priyono menegaskan pengawasan terhadap ekspor komoditas bernilai tinggi seperti emas akan terus diperketat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga penerimaan negara.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur tarif bea keluar ekspor emas berdasarkan jenis dan tingkat pengolahannya, mulai dari 7,5 persen hingga 15 persen.
DJBC menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik penyelundupan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan emas di dalam negeri.(Red)
