Jakarta, restorasihukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penuntasan tuberkulosis (TBC) sebagai upaya melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Wamendagri Wiyagus menyebut keberhasilan eliminasi TBC sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan ke dalam perencanaan serta penganggaran di tingkat lokal.
Ia menekankan bahwa TBC tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas terhadap produktivitas masyarakat, tingkat kemiskinan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Masalah ini harus ditangani secara serius karena berpotensi menghambat agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dalam penanggulangan TBC telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Pemda untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit tersebut.
Ia juga mendorong agar percepatan penanganan TBC diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, mulai dari penguatan perencanaan, peningkatan alokasi anggaran, hingga pemberdayaan perangkat daerah sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Dengan pendekatan terintegrasi, penanganan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga upaya pencegahan.
Wiyagus kembali mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC. Karena itu, percepatan penanganan secara masif dan terkoordinasi, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor, dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan harus diperkuat agar eliminasi TBC dapat benar-benar terwujud,” tegasnya.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, serta perwakilan World Health Organization (WHO) di Indonesia.(Red)
