Banjarmasin, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat serta proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. Pemda diminta meninggalkan pola pengelolaan anggaran yang tidak menghasilkan output jelas, termasuk merasionalisasi anggaran birokrasi seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Pola tersebut hanya mempersempit ruang fiskal tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (3/12/2025).
Sumber: restorasihukum.com
Wiyagus menekankan pentingnya ketepatan prioritas dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas, penyelesaian masalah, dan target pembangunan yang terukur sehingga setiap rupiah mampu memberikan nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran signifikan dalam menggerakkan perekonomian, terutama dalam memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami harapkan seluruh pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan alokasi anggaran yang tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyoroti bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menyampaikan harapannya agar peristiwa ini menjadi peringatan bagi daerah lain untuk semakin serius menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar target belanja, tetapi wajib memuliakan lingkungan demi keselamatan rakyat,” tambahnya.
Wiyagus juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, agar Pemda tetap waspada mengingat intensitas curah hujan yang diprediksi masih tinggi di berbagai wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Pemda diminta aktif mengikuti petunjuk dan informasi dari BMKG untuk mengantisipasi potensi bencana.
Kegiatan Rakor Bappeda dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Acara ini menjadi momentum penguatan komitmen nasional untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan belanja daerah demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.(Red)
