MRH Ungkap: Realisasi Hanya 45%, Lintasan Retak & Pagar Raib. PPK Bungkam
MALANG, Media Restorasi Hukum – Dugaan korupsi menganga di proyek *Pembangunan Lapangan Lintasan Sepatu Roda Kota Malang*. Anggaran *Rp721.000.000,-* uang rakyat diduga raib, sementara fasilitas yang dibangun kini mangkrak, rusak, dan tidak bisa dipakai.
Parahnya, surat konfirmasi resmi dari Media Restorasi Hukum ke *Inspektorat Kota Malang* Nomor *335/VIII/26/MRH/Konf/2026* tertanggal *13 Agustus 2026* hingga *3 September 2026* sengaja diabaikan. Padahal batas jawab hanya 3×24 jam.
FAKTA DI LAPANGAN: RUSAK & BERBAHAYA
Berdasarkan pantauan MRH tanggal *13 Agustus 2026 pukul 09.21 WIB* di *Jl. Kalianyar Buring No.79, Kel. Buring, Kec. Kedungkandang*:
1. *Lintasan retak, ditumbuhi rumput liar* dan tidak terawat
2. *Tikungan terlalu sempit & trek terlalu panjang* tidak sesuai standar Persatuan Sepatu Roda Indonesia
3. *Pagar pembatas dari fiberglass HILANG*
4. *Lapangan tidak difungsikan* karena saat uji coba banyak atlet jatuh dan benturan
5. *Indikasi pekerjaan hanya 45%* atau sekitar *Rp400.000.000,-* dari total kontrak
Artinya ada potensi kerugian negara sekitar *Rp300.000.000,- lebih*
PROYEK SILUMAN?
Data proyek:
*Tahun*: 2022 | *Sumber Dana*: DPA Rp902.000.000,- | *Nilai HPS*: Rp721.000.000,-
*Pelaksana*: CV. Idea | *Konsultan Pengawas*: CV. Rektama | *PPK*: Bapak Wahyu Setiawan, SE., Sos., MM
6 poin konfirmasi yang dilayangkan MRH ke Inspektorat hingga kini tak satupun dijawab. Mulai dari kesesuaian standar, pertanggungjawaban anggaran, hingga langkah hukum yang akan diambil.
DESAK AUDIT & PIDANA
“Kami mendesak Inspektorat Kota Malang jangan tutup mata. Ini jelas pemborosan dan potensi tindak pidana korupsi. Kalau 2×24 jam ke depan tidak ada tindakan, kami akan laporkan ke Kejari Kota Malang dan BPKP Jatim,” tegas *Rudik Hartono, S.H., M.H*, Pimpinan Redaksi Media Restorasi Hukum, Rabu 3/9/2026.
MRH juga meminta Walikota Malang mengevaluasi kinerja PPK dan mencabut izin perusahaan yang terlibat jika terbukti menyalahi kontrak.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Inspektorat Kota Malang belum memberikan keterangan resmi.
*Pewarta: Tim Investigasi Media Restorasi Hukum*
*Sumber: Surat Konfirmasi No.335/VIII/26/MRH/Konf/2026, Dokumentasi Lapangan 13-08-2026*
