Malang, restorasihukum.com – Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Al Qolam Malang Raya, unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Malang, di Jalan Raya Panji, Kecamatan Kepanjen.
Aksi ini dilakukan untuk mendesak Pemkab Malang mengaudit dana bantuan operasional sekolah (BOS). Audit dibutuhkan karena banyaknya dugaan penyelewengan dana BOS akhir-akhir ini.
Dalam tuntutannya, aktivis GMNI merekomendasikan agar Pemkab Malang mewujudkan sistem perekonomian kerakyatan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Pemerintah daerah juga diminta menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan program kesejahteraan dan pro rakyat.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar Pemkab Malang, melaksanakan amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) terkait pemerataan tanah. Sehingga, lahan-lahan negara yang kini bersengketa dengan masyarakat, bisa dikelola baik demi kesejahteraan warga Kabupaten Malang.
GMNI mendesak agar Pemkab memperhatikan nasib Pabrik Gula milik pemerintah daerah yang kini mangkrak. Pabrik Gula Kigumas senilai Rp.31 miliar, harus dibangkitkan kembali demi kesejahteraan para petani tebu diwilayah tersebut.
Robiyanto Anggoro, Korlap GMNI, mengatakan, “Kami ingin adanya pilkada tahun ini, incumbent harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih semrawut di Kabupaten Malang”.
Menurutnya, beberapa PR di Kabupaten Malang seperti Kigumas, tambang pasir besi yang belum jelas penyelesaiannya, harus segera dituntaskan.
“Perekonomian di Kabupaten Malang saat ini masih memprihatinkan. Petani tebu sangat tragis nasibnya tahun ini. Tapi pemerintah daerah, hanya diam saja,” paparnya.
Saat melakukan orasi, yang akhirnya ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Unggul Nugroho. Sebelumnya pemonstran GMNI sempat bersitegang dengan Polisi Wanita (Polwan) Polres Malang yang menjaga jalannya unjuk rasa dengan merangsek maju menemui Ketua DPRD Kabupaten Malang.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Ayo maju, jangan dihalangi,” teriak orator GMNI, Selasa siang.
Mendengar teriakan itu, Polwan yang menjaga pun hanya diam. Mereka hanya memperingatkan agar demonstran, tidak mendorong dan merangsek maju saat Polwan, menjaga unjuk rasa mahasiswa GMNI. (mnf)
