Jakarta, restorasihukum.com – Dugaan praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor di sektor kelapa sawit kembali menjadi sorotan publik setelah muncul desakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan kebocoran devisa negara yang nilainya disebut mencapai puluhan triliun rupiah.
Sorotan tersebut menguat seiring mencuatnya kasus penahanan aktivis lingkungan dan anti-korupsi Jekson Sihombing, yang dilaporkan oleh PT Ciliandra Perkasa. Penahanan itu memicu reaksi dari sejumlah pegiat sipil yang menilai Jekson merupakan pihak yang aktif menyuarakan dugaan pelanggaran lingkungan dan praktik keuangan ilegal di sektor perkebunan sawit.
Isu ini turut dikaitkan dengan pernyataan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap adanya dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil (CPO) oleh sejumlah perusahaan besar sawit di Indonesia.
Dalam temuannya, terdapat perusahaan yang tercatat mengekspor CPO dengan harga jauh di bawah harga pasar internasional. Salah satu contoh yang diungkap yakni ekspor CPO dengan nilai sekitar Rp2.600 per kilogram dari Indonesia, namun tercatat masuk ke Amerika Serikat dengan harga mencapai Rp4.200 per kilogram.
Selain itu, ditemukan pula dugaan ekspor CPO dengan harga sekitar Rp1.000 per kilogram, sementara nilai impor di negara tujuan mencapai Rp4.400 per kilogram.
Praktik tersebut diduga dilakukan melalui skema under-invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa hasil ekspor.
Modus tersebut disebut melibatkan perusahaan afiliasi di luar negeri, termasuk di wilayah yang dikenal sebagai tax haven seperti British Virgin Islands dan Singapura. Komoditas dijual ke perusahaan afiliasi dengan harga rendah, lalu kembali dijual ke pembeli akhir dengan harga pasar internasional.
Selisih keuntungan itulah yang diduga disimpan di luar negeri dan tidak tercatat sebagai devisa hasil ekspor Indonesia.
Nama pengusaha sawit Ciliandra Fangiono ikut menjadi perhatian setelah perusahaan yang berada di bawah grup usahanya disebut dalam polemik kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.
Jekson Sihombing diketahui aktif menyuarakan dugaan kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga dugaan praktik keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan sawit di Riau.
Penahanan Jekson menuai kritik dari berbagai kalangan. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menilai kasus tersebut mencerminkan ketimpangan penegakan hukum antara aktivis dan korporasi besar.
“Seorang aktivis yang menyuarakan dugaan kerusakan lingkungan justru dipenjara, sementara dugaan pelanggaran korporasi belum tersentuh secara serius,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Wilson mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik under-invoicing, pengemplangan pajak, hingga dugaan pencucian uang di sektor sawit.
Ia juga meminta agar proses hukum terhadap Jekson Sihombing dievaluasi demi menjamin perlindungan terhadap pejuang lingkungan dan pelapor dugaan pelanggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Ciliandra Perkasa maupun Ciliandra Fangiono terkait berbagai tudingan tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena dinilai dapat menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sumber daya alam, mafia tanah, serta kebocoran devisa negara di sektor perkebunan sawit.(Red)
