Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Hal ini disampaikan Ribka saat memberikan sambutan pada Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara hybrid dari Hotel Novotel Jakarta Cikini, Selasa (26/5/2026).
Forum bertema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif” itu menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Wamendagri Ribka.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah terhadap pembangunan Papua diwujudkan melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah afirmatif guna menciptakan keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Salah satu langkah strategis tersebut adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.
Menurut Ribka, RIPPP menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta pemberdayaan masyarakat adat dan budaya lokal.
“Fokus pembangunan diarahkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” katanya.
Ribka menambahkan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menyebut tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Hal itu ditandai dengan realisasi Dana Otonomi Khusus di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua yang telah mencapai 100 persen hingga Mei 2026.
Menurutnya, pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus menerapkan prinsip 5T, yakni Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana.
“Ini 5T semoga menjadi acuan kerja pemerintah daerah untuk terus melakukan perubahan,” tegasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan mitra pembangunan nasional maupun internasional.(Red)
