Mojokerto, restorasihukum.com – Arsitek hukum layak menjadi julukan transporter limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sekaligus pemanfaat PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) yang beralamat di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Betapa tidak, julukan arsitek hukum bagi PT PRIA bukan tanpa alasan kuat di sematkan oleh redaksi media restorasihukum.com yang selama ini sering mengawal kasus yang menimpa Transporter limbah B3 tersebut.
Di akhir tahun 2019 tepatnya pada 21 Desember 2019 Kedapatan sedang Dumping limbah sludge kertas di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, alhasil owner tidak tersentuh hukum meskipun sudah dilaporkan ke Polres Kabupaten Mojokerto dan lagi lagi yang di korbankan dalam kasus tersebut diduga sopir dump truk pengangkut limbah.
Baca juga berita terkait :
Kepergok Dumping, PT PRIA Dilaporkan Ke Dirkrimsus Polda Jawa Timur
Kali ini tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com kembali menemukan PT PRIA Dumping limbah Majun di Kecamatan Tapen, Kabupaten Jombang Jawa Timur dalam perusahaan industri tahu milik Bu Liana / H Sutres pada tanggal 30 April 2020 dan sudah ada pengakuan dari pemilik usaha tahu tersebut jika hampir tiap hari PT PRIA buang limbah di tempatnya. “Saya cuma dapat Rp 200ribu pak per ret, sebenarnya rugi pak, ini saja sering di protes warga, mau saya suruh ambil kembali pak karena nggak bisa dipergunakan. ” Ungkapnya singkat.
Redaksi juga sudah melaporkan peristiwa tersebut langsung pada Dirkrimsus Polda Jawa Timur Kombes pol Gideon Arif Setyawan melalui pesan singkat whatsapp, namun sampai berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari beliau.
Menurut informasi yang dihimpun tim ungkap fakta yuridis saat ini limbah tersebut sudah di bersihkan (clean up) namun proses hukum bagi owner PT PRIA belum ada kejelasan. Diduga PT PRIA bakal mengorbankan sopir lagi dan permasalahan akan beres.
Dengan adanya pemberitaan ini diharapkan pihak Polda Jawa Timur memberikan tanggapan dan akan memproses owner atas pelanggaran PT PRIA sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. (red/tim)
