Jakarta, restorasihukum.com – Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi mengenai peluang dan pemanfaatan program rumah subsidi pemerintah untuk lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pada Selasa, 22 Juli 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto.
Dalam sambutannya, Sugiyanto menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjawab kebutuhan nyata aparatur peradilan, bukan hanya bagi para hakim, tetapi juga seluruh pegawai lembaga peradilan. Ia menekankan pentingnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di lingkungan peradilan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menjelaskan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo. “Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, saat ini kementeriannya menargetkan pembangunan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Program ini mencakup skema renovasi bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, serta program prioritas rumah subsidi melalui skema FLPP bagi yang belum memiliki.
Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Kesuma, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa BP Tapera menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan syarat yang terjangkau. “Cukup dengan uang muka 1%, suku bunga tetap 5% hingga lunas, dan tenor maksimal 20 tahun dengan cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Jabodetabek (zona 4), peserta program maksimal berpenghasilan Rp14 juta per bulan agar memenuhi syarat mengikuti program ini. Sebagai simulasi, jika harga rumah di zona 4 diambil dengan tenor 20 tahun, maka peserta hanya perlu membayar cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan.
Program ini telah didukung oleh 40 bank penyalur, termasuk seluruh Bank Himbara, serta 20 asosiasi pengembang di Indonesia yang bekerja sama dengan BP Tapera untuk menjamin kualitas bangunan.
Lebih lanjut, BP Tapera memaparkan bahwa rumah subsidi FLPP tersedia dengan luas tanah mulai dari 60 m² hingga 120 m², dan luas bangunan berkisar antara 21 m² hingga 36 m². Informasi mengenai ketersediaan rumah dapat diakses melalui situs resmi www.sikumbang.tapera.go.id. Untuk pertanyaan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center 156 atau melalui WhatsApp di 08118 156 156.
(Red)
