Jakarta, restorasihukum.com – Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi melanjutkan tahap kedua proses pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Juli 2025 di lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, serta para pejabat tinggi dari kedua lembaga, termasuk para Jaksa Agung Muda, Sekretaris Jenderal Kemenimipas, dan Kepala Badan Pemulihan Aset.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Kemenimipas dan Kementerian Hukum atas kolaborasi erat yang terjalin selama proses transisi. Ia menekankan bahwa pengalihan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh yang mencakup manajemen SDM, peralatan, aset, dokumen, hingga anggaran. Tujuannya adalah membentuk sistem pengelolaan benda sitaan negara yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keadilan yang substansial,” ujar Jaksa Agung.
Kejaksaan RI melihat pengelolaan langsung atas barang sitaan dan rampasan sebagai langkah strategis dalam memperkuat integritas sistem peradilan. Dengan kewenangan ini, Kejaksaan akan mengelola seluruh proses, dari penyimpanan hingga pemanfaatan barang, untuk kepentingan hukum dan negara.
“Masuknya pegawai Rupbasan ke lingkungan Kejaksaan mencerminkan transformasi institusional yang mendukung penguatan pengelolaan aset negara,” tambahnya.
Sebagai simbol bergabungnya pegawai Rupbasan, dilakukan penyematan tanda pangkat Kejaksaan RI kepada para pegawai yang kini resmi menjadi bagian dari Korps Adhyaksa. Jaksa Agung mengajak mereka untuk berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang menjunjung integritas dan profesionalisme.
Pengalihan ini merupakan bagian dari target penyelesaian penuh proses transisi pengelolaan Rupbasan yang ditargetkan rampung pada 1 November 2025, sesuai regulasi yang berlaku.
Jaksa Agung juga menegaskan pentingnya kerja sama erat antara Kejaksaan dan Kemenimipas selama masa transisi. Saat ini, masih terdapat sejumlah Rupbasan yang digunakan bersama sebagai solusi sementara guna menjaga kelangsungan layanan publik.
Ia menutup sambutannya dengan menyerukan pentingnya koordinasi lapangan yang efektif dan komunikasi yang harmonis antar-lembaga, demi menyukseskan pengelolaan Basan dan Baran secara maksimal.
“Mari kita jadikan proses ini sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga dapat menjadi kekuatan utama dalam penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Jaksa Agung.
Sebagai informasi, terdapat 59 Rupbasan di seluruh Indonesia yang akan dialihkan ke Kejaksaan RI. Sebanyak 24 di antaranya saat ini masih digunakan bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sementara 709 pegawai telah ditugaskan untuk menangani pengelolaan Rupbasan tersebut. (Red)
