Rabat, restorasihukum.com – Dinamika diplomasi internasional terkait sengketa Sahara Maroko kembali bergerak maju. Pemerintah Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan dukungannya terhadap skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, yang dipandang sebagai opsi paling realistis untuk menyelesaikan konflik wilayah tersebut, pada Selasa (7/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda, Tom Berendsen, dalam konferensi pers di Rabat usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita. Kunjungan kerja pada 7–8 April itu menandai penguatan hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam komunike bersama, Belanda menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan diplomatik dan ekonomi dengan posisi tersebut. Pemerintah Belanda juga menyatakan akan mengimplementasikan sikap ini dalam berbagai forum internasional serta kerja sama ekonomi, dengan tetap berlandaskan hukum internasional.
Belanda turut menegaskan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797, serta mengapresiasi upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, dalam memfasilitasi proses negosiasi. Proposal otonomi yang diajukan Maroko dinilai sebagai dasar penting untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan.
Langkah ini mendapat respons positif dari Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, yang menyampaikan apresiasi atas sikap Pemerintah Belanda yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam penyelesaian konflik Sahara.
“Sebagai Presiden Persisma, saya sangat menghargai dan mengapresiasi pertimbangan matang Kerajaan Belanda yang mengakui otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko. Ini adalah langkah maju yang sangat krusial dalam sejarah penyelesaian konflik Sahara,” ujar Wilson Lalengke.
Menurutnya, dukungan negara-negara Eropa menunjukkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap peran Maroko dalam menjaga stabilitas kawasan.
Wilson juga menegaskan komitmen Persisma untuk terus mendukung integrasi wilayah Maroko serta mendorong penguatan narasi solusi damai di tingkat global.
Sikap Belanda ini mengikuti langkah sejumlah negara lain seperti Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat yang lebih dahulu menyatakan dukungan serupa. Dengan bertambahnya dukungan internasional, posisi Maroko dinilai semakin kuat dalam proses diplomasi global, sekaligus membuka peluang percepatan penyelesaian konflik di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.(Red)
