Jakarta, restorasihukum.com – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 24/PUU-XXII/2024, sejumlah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mulai menyuarakan kebimbangan terkait implementasi keputusan tersebut. Putusan MK menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Badan atau Pejabat TUN tidak lagi dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ditemukan bukti baru (novum), adanya putusan BHT yang saling bertentangan, atau untuk mempertahankan hak keperdataan negara.
Istilah “bom waktu” pun muncul untuk menggambarkan potensi masalah di masa depan. PTUN merasa berada di posisi sulit: bagaimana sikap MA terhadap putusan MK? Jika Tergugat tetap mengajukan PK, apakah berkas tetap dikirim ke MA, atau ada mekanisme lain?
Merespons hal ini, Mahkamah Agung melalui rapat pleno kamar Tahun 2024 mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 (17 Desember 2024) yang menegaskan: Badan atau pejabat TUN hanya dapat mengajukan PK dalam tiga kondisi khusus. Sementara itu, Surat Panitera MA Nomor 735/PAN/HK1.2.3/IV/2024 menekankan bahwa pengadilan tingkat pertama hanya menilai formalitas PK, sedangkan substansi menjadi kewenangan majelis PK di MA.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan persoalan belum selesai. Beberapa PTUN tetap merasa ketar-ketir karena pengajuan PK dari Tergugat kerap memicu protes, demonstrasi, dan tuduhan “bermain mata”. Hal ini menimbulkan tekanan tambahan bagi pengadilan pengaju.
Kasus sengketa tanah Lapangan Gasibu di Bandung menjadi contoh nyata. Novum berupa dokumen palsu oleh Penggugat sempat mengubah kepemilikan tanah, yang akhirnya berdampak pada aset negara. Jika hak PK Tergugat tidak diatur secara jelas, risiko serupa dapat terjadi di masa mendatang.
Pengamat hukum menekankan pentingnya terciptanya keadilan harmoni, yakni keselarasan dan keseimbangan antara lembaga penegak hukum, khususnya MA dan MK. Putusan MK seharusnya mempertimbangkan masukan dari MA dan Badan/Pejabat TUN agar hasilnya komprehensif dan dapat diterapkan secara praktis.
Meski demikian, Mahkamah Agung telah menyesuaikan praktik PK dengan SEMA dan Surat Panitera untuk menjaga kesinambungan hukum, sementara PTUN menavigasi tekanan dari para pihak terkait.
Hingga kini, harapan tertuju pada kemungkinan Badan atau Pejabat TUN menguji ulang Pasal 132 ayat (1) UU No.5/1986 agar MK dapat meninjau kembali putusannya, demi menciptakan kepastian hukum dan kenyamanan semua pihak.(Red)
