Jakarta, restorasihukum.com — Suasana uji kelayakan calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) yang digelar Rabu (10/9) mengemuka dengan pernyataan menarik dari Agustinus Purnomo. Hakim agung ad hoc kamar tindak pidana korupsi itu kini mencalonkan diri sebagai hakim agung kamar militer. Dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR, Agustinus menyoroti urgensi penguatan peran peradilan koneksitas.
Berbekal pengalaman 38 tahun sebagai anggota TNI, Agustinus menilai tingginya potensi tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil perlu ditangani lewat pendekatan hukum terpadu. Ia menekankan pentingnya optimalisasi peradilan koneksitas sebagai jalan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
“Sebagian besar anggota TNI kini tinggal di luar kesatrian. Ini meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana bersama antara militer dan sipil. Dalam konteks ini, peradilan koneksitas menjadi sangat penting sebagai solusi satu pintu penegakan hukum,” tegasnya.
Agustinus menyoroti persoalan praktik hukum di lapangan, di mana perkara yang melibatkan sipil dan militer kerap diadili terpisah—pengadilan negeri untuk sipil, dan pengadilan militer untuk prajurit. Ia mencatat bahwa hanya dalam perkara korupsi mekanisme koneksitas diberlakukan secara menyeluruh, dari penyidikan hingga persidangan.
Pernyataan Agustinus ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman. Legislator dari Fraksi Demokrat itu mengingatkan agar keadilan tetap menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum koneksitas, khususnya untuk mencegah disparitas pemidanaan akibat peradilan ganda.
“DPR sebagai pembuat undang-undang selalu menempatkan aspek keadilan sebagai prioritas. Tapi kami juga mengingatkan, calon hakim agung tidak bisa menafsirkan keadilan di luar dari kerangka hukum tertulis yang berlaku,” ujar Benny.
Menutup pemaparannya, Agustinus mengusulkan agar mekanisme koneksitas tidak terbatas pada perkara korupsi saja, melainkan diperluas ke tindak pidana lain seperti narkotika dan pidana umum. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keterkaitan kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan bersama oleh militer dan sipil. (Red)
