Yahukimo, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua pada 20–22 April 2026. Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, hingga Raja Ampat.
Agenda ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan negara secara langsung kepada masyarakat Papua.
Di Kabupaten Yahukimo, Wapres Gibran meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Sekolah Kristen Yahukimo untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), RSUD Dekai guna melihat layanan kesehatan, serta Koramil 1715/06 Dekai.
Dalam kesempatan itu, Ribka menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB. Ia mengungkapkan, sejumlah daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Papua Selatan telah mengoperasikan fasilitas pemerintahannya, sementara pembangunan di Papua Barat Daya telah rampung.
“Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada 2028. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus didorong guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Menurut Ribka, optimalisasi sektor transportasi dan pengelolaan potensi sumber daya di Papua akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga menjadi tindak lanjut atas agenda yang sebelumnya tertunda. Wapres Gibran, kata dia, telah mencatat sejumlah kebutuhan dan kekurangan fasilitas di lapangan untuk segera dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
“Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” ujar Djamari.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua, dengan fokus pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.(Red)
