Malang RHN – Melalui Sidang paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Induk Kepariwisataan Kabupaten Malang dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyelenggaran Pemerintah yang merupakan usulan dari DPRD Malang akan segera digodok.
Mengingat yang melatarbelakangi usulan tersebut, adalah industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah dari keterbelakangan menjadikan sebagai sumber utama. Sehingga kegiatan kepariwisataan pada perkembangannya telah menjadi industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Selain itu potensi pariwisata baik berupa wisata alam dan wisata, budaya yang sangat besar seharusnya dikelolah secara tepat, sehingga banyak membantu kelangsungan alam dan budaya untuk pengembangan. Masyarakat pun harus terlibat dalam pengelolahan pariwisata yang tak bisa ditawar, karena leterlibatan tersebut akan menumbuhkan rasa keingintahuan masyarakat dan mempunyai rasa memiliki untuk memotivasi masyarakat.
Selanjutnya, untuk mendukung rancangan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyelenggaraannya, juga memerlukan perubahan paradigma bernegara dari sentralistik menuju desentralistrik sehingga melahirkan konsep otonomi daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah, kemudian membentuk peluang untuk mengubah arah pembangunan nasional dan wawasan penyelenggara negara dari paradigma politik dan ekonomi menuju paradigma hukum yang demokratis bagi kesejahteraan segenap warga negara.
Menanggapi hal itu, Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan, bahwa dengan adanya usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Induk Kepariwisataan Kabupaten Malang pihaknya tentu mendukung, karena kepariwisataan akan melibatkan berbagai macam bagian. “Jadi berbicara kepariwisataan menyangkut ekonomi, religi, kesejarahan dan sebagainya. Sehingga berbicara pariwisata itu tidak bisa parsial tapi menyeluruh, dan tentu melibatkan semua pihak. Nanti dilihat pembahasanya, mana yang akan dijadikan prioritas,” ujar Rendra Kresna, Senin (20/10) di Gedung Dewan.
Sedangkan mengenai Raperda Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Malang, Rendra mengatakan, bahwa sebetulnya itu sudah jelas bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tertera pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Perda Provinsi yang harus ditindak lanjuti,” untuk di Malang tentu kami akan mendukung, semua informasi apapun tetapi melalui koridor-koridor yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Malang, wakil komisi A,Zia Ulhaq mengatakan, bahwa usulan itu harus diterima oleh Pemkab Malang. Mengenai potensi wisata harus dirawat dengan baik, dari segi alam ataupun agro bisnis,” selama ini tempat wisata banyak dikelolah orang ketiga, nah dalam hal itu pemerintah harus memprotek,” tandasnya.
Selain itu, mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penyelenggaran Pemerintah, lanjut Zia Ulhaq, bahwa informasi apapun Pemkab Malang yang diminta oleh masyarakat itu harus bisa dikasihkan. Entah itu mengenai data anggaran APBD, bahkan risalah sidang paripurna seperti ini pun boleh diminta, kecuali yang sifatnya rahasia seperti hasil penyidikan itu tidak boleh. Apabila pemerintah tidak memberikan informasi yang diminta masyarakat secara legal selama 3 kali bisa digugat secara administrasi melalui PTUN, bahkan bisa dipidanakan, ” papar pria yang juga masih aktif di Badan Pekerja Policy and Development (Poldev) Malang.(RK)
