Banda Aceh,restorasihukum.com – Keberadaan Humas di lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menjalin komunikasi yang efektif antara pengadilan dan masyarakat luas. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Taqwaddin, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Kepala Humas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, saat berbincang dengan Tim DANDAPALA pada Selasa sore, 12 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Taqwaddin menekankan bahwa idealnya setiap pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, harus memiliki unit kehumasan yang aktif dan profesional.
“Humas bukan hanya sebagai juru bicara, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal keterbukaan informasi sekaligus pembentuk citra positif lembaga peradilan,” jelasnya.
Menurut Taqwaddin, Humas Pengadilan memiliki lima fungsi utama, yaitu:
Pertama, mendukung aktivitas pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.
Kedua, membangun hubungan harmonis dengan Forkopimda, sembari tetap menjaga independensi dan otonomi lembaga.
Ketiga, mengamati opini publik.
Keempat, menjembatani aspirasi masyarakat kepada pimpinan pengadilan.
Kelima, memperkuat citra positif pengadilan melalui media massa.
“Kelima fungsi ini harus dijalankan oleh tim Humas yang solid dan komunikatif agar keberadaan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan benar-benar terasa oleh masyarakat pencari keadilan,” tambahnya.
Taqwaddin juga menyoroti kecenderungan media yang lebih sering menyoroti proses penyidikan oleh kepolisian atau tuntutan jaksa, sementara putusan hakim—yang merupakan puncak proses peradilan—sering kurang mendapat sorotan.
“Padahal, eksekusi hukum dilakukan berdasarkan putusan hakim, bukan hanya pada tuntutan jaksa. Hal ini perlu lebih banyak disosialisasikan ke publik,” tegasnya.
Sebagai solusi, Taqwaddin mengajak seluruh Humas pengadilan, khususnya di Aceh, untuk membangun kerja sama yang erat dan berkelanjutan dengan para jurnalis.
“Kolaborasi yang baik antara pengadilan dan media dapat menghasilkan pemberitaan yang seimbang dan informatif bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan data frekuensi pemberitaan mengenai Pengadilan Tinggi Banda Aceh di media massa eksternal, yang mencapai 704 kali pada 2022, 723 kali pada 2023, 668 kali pada 2024, serta 242 kali selama Januari hingga Juni 2025.
Taqwaddin juga menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi di era keterbukaan saat ini.
“Kami berharap ke depan, jumlah dan kualitas pemberitaan tentang putusan pengadilan dapat terus meningkat. Ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan lembaga peradilan dengan masyarakat,” tutupnya. (Red)
