Jakarta, restorasihukum.com – Dua mantan pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadapi sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Keduanya adalah Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur Sekolah Dasar dan Mulyatsyah selaku mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Ditjen PAUD Dikdasmen periode 2020–2021.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra menyampaikan bahwa agenda sidang adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dipimpin Purwanto Abdullah.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana enam tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan. Khusus Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar subsider tiga tahun penjara.
Dalam perkara ini, keduanya diduga terlibat dalam korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2019–2022 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun.
Kerugian tersebut terdiri dari Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan, serta 44,05 juta dolar AS atau sekitar Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.
Jaksa menyebut para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, konsultan teknologi Ibrahim Arief, serta mantan staf khusus Jurist Tan.
Perbuatan tersebut antara lain berupa pengadaan perangkat TIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil pendidikan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta penyusunan anggaran tanpa didukung survei dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pengadaan dilakukan melalui e-Katalog dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tanpa evaluasi harga yang memadai maupun referensi pembanding.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti.
Sidang putusan ini menjadi penentu akhir dari proses hukum yang menyorot program digitalisasi pendidikan dengan nilai anggaran besar tersebut.(rED)
