Samarinda, restorasihukum.com – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. FGD yang mengangkat tema “Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh PT Pelindo (Persero)” ini berlangsung di Hotel Jatra Balikpapan, Senin (15/12/2025).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., hadir sebagai pemateri dan menegaskan bahwa PNBP merupakan komponen strategis dalam struktur pendapatan negara. Ia menyebutkan, di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan efisiensi fiskal, pengelolaan PNBP yang akuntabel, transparan, dan taat hukum menjadi kunci menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Kajati Kaltim menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan PNBP, seperti ketidaktertiban administrasi, piutang negara yang tidak tertagih, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, penyimpangan dalam penetapan dan pemungutan tarif, hingga potensi kebocoran penerimaan negara.
“Kondisi tersebut harus ditangani secara komprehensif melalui penguatan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH, MH. saat menjadi pemateri pada FGD memperigati Harkordia 2025, di Hotel Jatra Balikpapan, Senin (15/12/2025).
Supardi menjelaskan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penguatan PNBP sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan memberikan pendapat hukum serta pendampingan hukum kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD agar pengelolaan PNBP berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, Kejaksaan juga memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, termasuk penagihan piutang negara.
Di bidang intelijen, Kejaksaan berperan melakukan deteksi dini dan peringatan awal terhadap potensi kerawanan, mulai dari aspek perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pungutan retribusi, serta memperkuat pola pengawasan terhadap potensi penyimpangan baru.
Sementara melalui bidang pidana khusus, Kejaksaan melakukan penegakan hukum secara represif terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan atau berpotensi merugikan PNBP, dengan menerapkan prinsip zero tolerance, khususnya pada sektor strategis penyumbang PNBP seperti kepelabuhanan, perhubungan, kehutanan, minerba, dan pelayanan publik.
Kajati Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan pencegahan dalam pengelolaan PNBP, antara lain melalui penguatan ketertiban administrasi dan kontrak, transparansi dan standarisasi tarif, identifikasi dini area rawan penyimpangan, serta peningkatan pengawasan internal dan kepatuhan.
Melalui FGD ini, ia berharap terbangun dialog konstruktif untuk menyamakan pemahaman, berbagi pengalaman, serta merumuskan rekomendasi konkret guna menutup celah penyimpangan PNBP, khususnya di sektor jasa kepelabuhanan.
“Kita sudah saling mengenal dan berkoordinasi antar-stakeholder. Manfaatkan jejaring ini sebagai upaya pencegahan agar setiap langkah ke depan dapat dijalankan tanpa keraguan,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Executive Director 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) H. Abdul Aziz beserta jajaran, para Asisten Kejati Kaltim, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bontang, dan Berau, perwakilan Forkopimda Kota Balikpapan, KSOP Kelas I Samarinda dan Balikpapan, Dinas Perhubungan serta Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, para Kasi Datun se-Kalimantan Timur, serta Jaksa Pengacara Negara.(Red)
