Jember, restorasihukum.com – Seperti diketahui status nonaktif IKIP PGRI diberikan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak Desember 2014. Ini dikarenakan tidak berimbangnya rasio dosen dan mahasiswa.
Akibat berstatus nonaktif, IKIP PGRI tidak boleh mengajukan akreditasi institusi dan prodi. Selain itu, IKIP PGRI juga tidak bisa ajukan sertifikasi dosen dan meminta hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Untuk itu kini IKIP PGRI Jember mengejar tenggat untuk mengubah status dari nonaktif menjadi aktif.
Terkait hal tersebut Ketua Komisi D Hafidi Cholish memuji langkah-langkah cepat rektorat IKIP PGRI menangani ini. “Kami yakin Pak Rektor bisa menyelesaikan ini. Kami respek dan hormat,” ujarnya.
Sementara Rektor IKIP PGRI Jember M. Fadil Djamali, mengatakan jika dirinya harus mendatangi ruang Komisi D DPRD Jember untuk menjelaskan hal itu.
“Saya jadi rektor pada 6 April 2015, setelah IKIP PGRI dinyatakan berstatus non aktif,” papar M. Fadil Djamali.
Dari sembilan program studi, menurut Fadil rasio perimbangan dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini mencapai satu berbanding 300 orang. Padahal ketentuannya adalah satu dosen mengajar 45 mahasiswa.
“Kami diberi waktu sampai Desember 2015 untuk memenuhi syarat rasio. Kalau belum sesuai standar, masih ditoleransi sampai pertengahan 2016,” ungkap Fadili.
Fadil juga menjelaskan bahwa IKIP PGRI sudah merekrut 58 dosen baru untuk PAUD. Kini rasio dosen dan mahasiswa di jurusan itu adalah satu berbanding 80.
Selain itu, tahun ajaran ini, IKIP PGRI tidak menerima mahasiswa baru. “Jumlah mahasiswa kami 11 ribu orang dan tahun ini akan diwisuda 4 ribu orang,” kata Djamali.
Bahkan Direktorat Jenderal Kelembagaan sudah menyerahkan IKIP PGRI kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII untuk dibina. Selain itu IKIP PGRI juga sudah melaporkan perubahan dan pembenahan secara tertulis kepada Kopertis Wilayah VII, pada 1 September lalu.
“Hasil pembinaan ini menjadi dasar keputusan untuk menetap status IKIP PGRI, Kami tinggal menunggu rekomendasi Kopertis,” kata Djamali.
Untuk itulah Rektorat IKIP PGRI Jember meminta agar mahasiswa tetap tenang. Ini karena status nonaktif tak sama dengan dibekukan dan ijazah mereka tetap diakui. (asnan)
