Jakarta, restorasihukum.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tindak lanjut dari penugasan ini, Mendagri langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait untuk memetakan langkah percepatan pemulihan pascabencana.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (8/1/2026) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Usai pertemuan, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera.
“Intinya adalah kita memetakan situasi pascabencana. Beberapa daerah sudah selesai dalam masa tanggap darurat, sementara ada juga yang masih melanjutkan fase tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Mendagri Tito.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, Mendagri menyebutkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, sebagian besar wilayah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan.
“Pemulihan ini terlihat dari berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Namun, Mendagri juga mengakui masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat segera pulih, seperti di Provinsi Aceh. Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sedangkan tujuh daerah lainnya masih dalam penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tetap mendapat perhatian lebih, terutama yang mengalami dampak bencana yang lebih parah.
Pemerintah, lanjut Mendagri, terus fokus pada pemulihan infrastruktur dasar, terutama jalan-jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah terhubung kembali, sementara perbaikan jalan non-nasional terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Dalam sektor pelayanan dasar, Mendagri memastikan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa juga terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
Terkait dengan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan.
“Pemerintah meminta daerah untuk segera menyampaikan data rumah rusak secara bertahap. Jangan menunggu semuanya selesai, karena data bisa dikumpulkan dalam beberapa gelombang,” jelas Mendagri Tito.
Sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi, Satgas juga akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada publik.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa ia akan segera melakukan rapat koordinasi teknis lebih lanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan pemulihan berjalan lancar.(Red)
